0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Tedjowulan Gugat Raja, Membuka Konflik Baru?

Ferry Firman Nurwahyu (foto: Ichsan Rosyid)

Solo – Penasehat Hukum SISKS Pakubuwana XIII Hangabehi, KPAA Ferry Firman Nurwahyu Pradotodiningrat menilai perbuatan KGPHPA Tedjowulan menggugat Pakubuwana XIII telah menyalahi kesepakatan antara kedua pihak yang ditandatangani 22 Mei 2012 silam. Hal tersebut, menurut Ferry membuka kemungkinan dicopotnya Tedjowulan dari jabatannya sebagai Paran Parakarsa atau penasehat.

“Kita tunggu sampai proses hukumnya selesai. Baru nanti terserah Sinuhun mau diapakan,” kata Ferry kepada wartawan, Sabtu (14/4).

Mengacu kepada Nota Kesepahaman antara SISKS Pakubuwana XIII Hangabehi dan SISKS Pakubuwana XIII Tedjowulan yang ditandatangani kedua pihak 22 Mei 2012 silam, Tedjowulan seharusnya membantu Pakubuwana XIII Hangabehi dalam menjalankan tugasnya sebagai raja.

Namun dalam perkembangannya, Tedjowulan justru merapat kepada Lembaga Dewan Adat (LDA) yang digawangi adik-adik kandung Pakubuwana XIII Hangabehi.

“Tidak main-main lho. Nota Kesepahaman itu disaksikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara,” kata Ferry.

Nota Kesepahaman itu sempat digadang-gadang sebagai jurus ampuh mengakhiri konflik internal Keraton Surakarta. Kubu SISKS Pakbuwana XIII Hangabehi dan Pakubuwana XIII Tedjowulan sepakat rekonsiliasi setelah berseteru bertahun-tahun.

Di sisi lain, rekonsiliasi itu justru mengawali polemik baru. LDA yang tadinya mendukung kakak mereka dengan tegas menolak perjanjian tersebut. Polemik itu pun berlanjut hingga terjadi bentrok fisik pada Agustus 2013 silam.

Keraton pun dalam kondisi status quo hingga April 2017 LDA dipaksa bubar. Ribuan polisi dan anggota TNI dikerahkan untuk mengeluarkan paksa LDA dari dalam Kompleks Keraton.

Setelah berulang kali berunding, LDA pun membubarkan diri dan menyatakan diri berada di bawah kekuasaan raja. Konflik sempat mendingin.

Saat suasana cair inilah keluarga besar Keraton Surakarta berunding untuk membentuk Bebadan atau Struktur Kepengurusan Keraton Surakarta. Ada beberapa usulan struktur yang disampaikan.

Salah satu usulan Bebadan dengan jelas memasukkan seluruh keluarga termasuk mantan LDA di dalam struktur. Usulan ini disampaikan KGPHPA Tedjowulan beserta mereka yang tadinya berada dalam struktur LDA.

Usulan itu ditolak Pakubuwana XIII. Ia menghendaki orang-orang baru yang dianggap belum memiliki rekam jejak negatif di matanya. Sayangnya, keputusan ini tak dapat diterima semua pihak.

GKR Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng beserta sejumlah besar kerabat yang tadinya tergabung dalam LDA dengan tegas menolak keputusan tersebut. KGPHPA Tedjowulan sendiri tidak hadir saat upacara pelantikan Bebadan Keraton yang baru.

“Mereka mau mengusulkan silakan saja. Sinuhun setuju atau tidak, terserah beliau dong,” kata Ferry.

Sejak saat itu, KGPHPA Tedjowulan beberapa kali menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Gusti Moeng Cs. Ia bahkan sempat berjanji akan berusaha untuk berunding dengan Pakubuwana XIII agar mau menerima kembali adik-adiknya eks-LDA.

Janji itu ia sampaikan saat berpidati di hadapan Sentana (Kerabat Keraton) yang kecewa dengan kepemimpinan Pakubuwana XIII.

“Tapi saya tidak berani memberi jaminan. Karena untuk ketemu saja sulit sekali,” kata dia di hadapan Sentana Dalem, beberapa bulan lalu.

Perlawanan Tedjowulan terus berlanjut. Januari lalu Ia turut menggugat SISKS Pakubuwana XIII Hangabehi atas penerbitan Surat Keputusan (SK) No 007/2017 tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Pengageng dan Pangarso Keraton Surakarta.

Pakubuwana XIII Hangabehi dipandang cacat permanen sehingga dipandang tidak cakap hukum. Namun gugatannya ditolak hakim dalam putusan sela yang dibacakan Kamis (12/4) lalu.

Terkait masalah ini, Tedjowulan sendiri belum bisa dihubungi. Saat wartawan Timlo.net mencoba menghubungi via ponsel, namun tidak diangkat. Sedangkan pesan singkat yang kami kirim kepada Tedjowulan hingga saat ini belum direspon.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge