0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Putusan MA Turun, Anggota DPRD Makassar Langsung Dieksekusi

Gedung Mahkamah Agung RI (id.wikipedia)

Timlo.net – Kejaksaan Negeri Makassar langsung mengeksekusi anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabry alias Moses ke lembaga pemasyarakatan setelah putusannya dari Mahkamah Agung diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

“Begitu salinan putusannya kita terima, kita langsung bergerak dan menjemput Pak Mustagfir di kediamannya untuk menjalani hukumannya sesuai dengan putusan dari MA,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Sulsel Andi Helmi di Makassar, Senin (9/4).

Pihaknya baru bisa melakukan eksekusi setelah salinan putusan itu resmi dipegangnya, meskipun selama ini kabar mengenai putusan tersebut sudah diputus oleh MA.

Adapun putusan dari MA terkait kasasi dari jaksa penuntut umum untuk perkara korupsi penyelewengan dana bansos Pemprov Sulsel yang menjerat Mustagfir Sabri telah memiliki kekuatan hukum tetap atau (inkrah) dengan bernomor 2703 K/Pid.Sus/2015 yang resmi diputus pada Kamis, 16 Juni 2016.

Berdasarkan data situs web resmi MA disebutkan bahwa sidang vonis perkara yang menjerat Mustagfir Sabri dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan dan hakim anggota, Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mustagfir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Mustagfir Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan dana bansos Sulsel yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Dan atas perbuatannya itu, ia dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar maka ia dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan enam bulan.

Selain itu dalam putusan MA tersebut, ia juga dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 230.000.000 dengan ketentuan jika ia tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang dimaksud.

Kemudian jika ia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka hukumannya akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun serta terakhir MA memerintahkan ia untuk segera ditahan.

Sebelumnya, pada Rabu, 12 Agustus 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Makassar memvonis bebas legislator DPRD Makassar Mustagfir Sabry setelah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bansos Sulsel senilai Rp 8,8 Miliar.

“Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan korupsi berupa pengajuan proposal dana bansos dan tidak terbukti menandatangani cek pencairan dana bansos,” jelas Ketua Majelis Hakim PN Makassar Muhammad Damis.

Diketahui, terdakwa yang didalam dakwaan disebut terlibat dalam penyalahgunaan dana bansos dengan menerima dana senilai Rp530 juta melalui sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak tersertifikasi pada 2008.

Namun dalam setiap kali persidangan, Mustagfir alias Moses yang didampingi tim kuasa hukumnya Irwan Muin berupaya meyakinkan majelis hakim jika semua dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya adalah tidak benar.

“Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tanda tangan pada tiga lembar cek bukan tanda tangan terdakwa,” jelas Damis yang didampingi Anshar Madjid dan Hakim Adhoc Tipikor Rostansar.

Sebelumnya, terdakwa Mustagfir dalam dakwaan diduga menerima dana Bansos Sulsel senilai Rp 530 Juta pada tahun 2008 dengan tiga alat bukti berupa bonggol cek.

Mustagfir disebut mencairkan dana bantuan pada cek pertama senilai Rp100 juta yang dicairkan pada 27 Maret 2008, cek kedua dicairkan pada 23 April 2008 senilai Rp200 juta, dan cek ketiga senilai Rp230 juta dicairkan pada 1 September 2008.

Dalam salinan cek senilai Rp100 juta yang diperoleh itu, tertera dua tanda tangan Mustagfir di atas cek tersebut. Dalam setiap persidangan, Mustagfir mengaku tak pernah menandatangani cek tersebut.

Diseretnya Mustagfir Sabry bersama tiga rekannya yang lain yakni Mujiburrahman, Abdul Kahar Gani serta Adil Patu yang dua diantaranya adalah mantan Legislator DPRD Sulsel dan Legislator DPRD Makassar serta politisi Golkar itu tidak lain karena adanya hasil pengembangan kasus.

Sumber : Antara

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge