0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Wacana Larangan Napi Jadi Caleg, Ini Tanggapan MPR

Zulkifli Hasan (sumber: mpr.go.id)

Timlo.net – Wacana larangan mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba maju menjadi anggota legislatif menuai pro kontra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengikuti aturan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Ada UU yang mengaturnya sehingga ikuti aturan saja. Kita ini negara hukum maka ikuti aturan saja,” kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/4).

Dia mengatakan kalau dalam aturan UU Pemilu diperbolehkan maka Peraturan KPU (PKPU) harus mengikutinya, dan begitupun sebaliknya kalau dilarang maka aturan KPU tersebut tidak boleh bertentangan.

Zulkifli mencontohkan ketika UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang salah satu pasalnya menyebutkan adanya penambahan tiga Pimpinan MPR, maka pihaknya harus melaksanakan amanah konstitusi tersebut.

“Kalau UU bunyinya itu, ya sudah, tidak boleh ada kreatif lain,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU akan melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif, dan akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2019.

“Nanti akan kami masukkan juga aturan mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Di PKPU pencalonan caleg mau kami masukkan karena di UU belum ada,” ujar anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari.

Dia menilai aturan itu bertujuan agar masyarakat dapat pemimpin dan wakil yang bersih.

Menurutnya, korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sehingga koruptor merupakan orang yang sudah berkhianat kepada jabatan, negara, dan sumpah jabatan.

Pasal 240 ayat (1) poin (g) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sumber: Antara

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge