0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kades ’Dipaksa’ Lakukan Mutasi, Dewan Desak Pemkab Tinjau Ulang Perbup Ini

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sragen, Fathurohman (timlo.net/agung widodo)

Sragen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen meminta Pemkab Sragen meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Sragen No 10 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Perdes). Pasalnya, dalam Perbub tersebut seolah mengharuskan kepala desa (Kades) melakukan mutasi dalam penataan perangkat desa.

”Dalam Perbup itu kepala desa digiring dan ditekankan seakan-akan harus melaksanakan mutasi,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sragen, Fathurohman, Minggu (4/3).

Kepada wartawan, Fathurohman menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 67 tahun 2017, dijelaskan pengisian perangkat desa dapat dilakukan dengan mutasi dan penjaringan. Artinya, kata dapat disitu bisa  berarti dua cara yakni mutasi dan penjaringan.

“Artinya bisa ditafsirkan boleh mutasi dan boleh tidak mutasi, menyesuaikan kebutuhan desa,” ujarnya.

Fathurohman menyampaikan isi Perbup harus ditinjau ulang. Pasalnya tentang penataan dan mutasi ini banyak diresahkan kepala desa.

”Setelah Perbup disosialisasikan dan dipelajari detil, ternyata banyak hal yang harus diingatkan pada  kepala daerah,” katanya.

Pihaknya banyak menerima keluhan dari Kades yang tidak menghendaki mutasi. Langkah selanjutnya dia bakal mencoba komunikasikan dengan pihak eksekutif.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge