0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Fraksi PKB Pertanyakan Pengisian Jabatan Sekdes Melalui Mutasi

Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen, Fathurahman (timlo.net/agung widodo)

Sragen – Posisi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) disinyalir bakal menjadi masalah dan diperebutkan dalam mutasi pengisian kekosongan perangkat. Padahal posisi Carik ini tidak masuk pembahasan dalam panitia khusus (Pansus) Perangkat Desa (Perdes).

“Harapannya Carik ini dilakukan pengisian dengan sistem terbuka, bukan mutasi,” kata Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen, Fathurahman, Selasa (27/2).

Fathurahman mengungkapkan, Peraturan Bupati (Perbup) No 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No 8 tahun 2017 tentang Perdes dinilai melanggar kesepakatan dengan panitia kusus (Pansus) Perdes.

Pasalnya, proses Perda tidak sampai pada tahap penataan Sekretaris Desa Sekdes atau Carik. Namun sekarang posisi Carik menjadi masalah saat ada mutasi untuk mengisi kekosongan Carik.

”Sekarang di Perbup menjadi lucu, awal ada penataan, setelah itu mutasi, baru pengisian. Lha konteks mutasi ini yang kita pertanyakan,” katanya.

Fathurahman yang saat itu menjadi Wakil Ketua Pansus Perda Perdes menjelaskan, ketika Pansus Perdes ada kesepakatan bahwa Perda tidak mengatur sampai penataan Carik. Namun sekarang bahasa di Perbup menjadi berbeda.

Pihaknya menyampaikan, Pansus waktu itu menyadari, kemampuan Carik di Sragen sangat lemah dalam hal SDM. Apalagi dengan adanya dana-dana yang digelontorkan dari pusat ke desa dalam jumlah besar.

”Di desa banyak yang pembuatan proposal sampai SPJ, banyak desa yang ndandakne,” ujarnya.

Dia menilai saat ini Pemkab terkesan memaksakan ada mutasi perangkat desa sampai ke tingkat Carik. Dengan mutasi ini otomatis masyarakat dari luar perangkat desa tidak bisa ikut daftar untuk menjadi Carik.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge