0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Dua Fraksi DPRD Sragen Tak Sampaikan Pandangan Umum

Rapat Paripurna DPRD Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Dua Fraksi DPRD Sragen, yakni Fraksi Golkar dan  Fraksi PKB mengambil sikap politik tidak memberi pandangan umum terkait dua Raperda, yaitu Raperda tentang Perizinan tertentu dan Raperda tentang PDAM Kabupaten Sragen. Sikap politik tersebut diambil sebagai buntut dari penghapusan poin pembahasan tentang Pansus RSUD Sragen pada Rapat Paripurna sebelumnya.

”Fraksi Golkar tidak menyampaikan pendapat pandangan fraksi,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, Senin (19/2).

Pihaknya memilih tidak mengambil pandangan umum. Pasalnya ada indikasi manipulasi absensi kehadiran anggota dewan agar mencapai quorum pada paripurna 13 Februari lalu. Partai Golkar sendiri waktu itu mengambil sikap tidak ikut lantaran satu poin pembahasan soal RSUD Sragen dihilangkan.

”Saya punya bukti foto absensi setelah rapat selesai dan tidak memenuhi quorum saya minta jam 11 siang usai rapat, ini menyalahi tata tertib,” terangnya.

Bambang menyampaikan alasan saat rapat sebelumnya tidak datang karena ada poin yang dihapuskan mendadak. Padahal masalah tersebut krusial dan penting.

Selain Golkar, Fraksi PKB juga menolak memberikan pandangan. Ketua Fraksi PKB Fathurrahman menyampaikan pihaknya menolak pandangan umum lantaran sidang paripurna sebelumnya dinilai tidak sah.

”Ada tandatangan fiktif, karena sidang kemarin tidak quorum,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto menyampaikan soal ada yang tidak menyampaikan pandangan umum, hal itu tak masalah dan paripurna tetap sah. Pihaknya tidak melihat ada pemalsuan tanda tangan absensi.

”Ini politis, aslinya datang kok, silakan dibuktikan saja. Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna itu bertanggungjawab, maka tak jawab,” ujarnya.

Meski ada dua fraksi tidak memberikan pandangan umum, Bambang menegaskan tetap tak berpengaruh terhadap kelangsungan Pansus. Menurutnya, Pansus tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge