0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kebijakan Lartas, Hambat Industri Dalam Negeri

Ketua DPD Himki Soloraya, Adi Dharma Santoso (kiri) (foto: Setyo)

Solo – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Soloraya mendesak pemerintah agar dapat melakukan peninjauan kembali kebijakan lartas atau pelarangan dan pembatasan komoditas bahan baku kebutuhan ekspor.  Pasalnya, dengan adanya kebijakan itu justru dianggap dapat menghambat industri dalam negeri.

“Kalau saya melihat kendala yang masih dihadapi para pelaku usaha mebel dan kerajinan selama setahun terakhir ini adalah soal prosedur perijinan yang masih berbelit-belit,” ujar Ketua Himki Soloraya, Adi Dharma S kepada wartawan, Rabu (14/2).

Hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE). Pasalnya dari total anggota Himki Soloraya,  lanjut dia baru ada 12 pelaku usaha yang dapat memanfaatkan. Masih rendahnya pemanfaatan KITE itu dianggap karena prosedurnya yang dianggap terlalu ketat.

Padahal bagi pelaku usaha yang sudah memanfaatkan fasilitas itu, menurutnya dianggap cukup membantu menekan biaya produksi sekitar 20 persen.

“Selain prosedur yang masih berbelit-belit, kalau saya melihat kebijakan soal Lartas (pelarangan dan pembatasan) untuk komoditas bahan baku juga menjadi penghambat,”jelasnya

Dicontohkan, Negara Vietnam yang dianggap tidak memiliki ketersediaan bahan baku yang memadai justru dapat menggenjot nilai ekspornya. Bahkan jika dibanding realisasi nilai ekspor dengan negara tersebut, Indonesia sudah jauh tertinggal.

“Selisihnya hampir sekitar empat kali lipat dengan kita. Oleh karena itu, kalau memang pemerintah serius ingin mendorong nilai ekspor mestinya regulasi harus dibenahi. Kalau perlu dibebaskan saja aturan mengenai impor bahan baku bagi industry yang fokus utamanya pada ekspor,” terangnya.

Editor : Eddie Mutaqin

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge