0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Ratusan Koperasi di Wonogiri Diawasi Ketat

Wonogiri — Beberapa tahun belakangan, Koperasi, BMT, dan Usaha Mikro mulai menjamur di Wonogiri. Bahkan, sejumlah jasa pendanaan itu banyak yang tersandung kasus investasi bodong dan juga gulung tikar. Sementara dari sisi pengawasan, dinas terkait mengaku telah membentuk seksi pengawasan.

“Baru ada tahun ini, tahun kemarin kan tidak ada. Harapannya tahun ini bisa lebih maksimal,” kata Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri Guruh Santosa melalui Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Dwi Sudarsono, Jumat (2/1).

Dwi menyebut sejumlah Koperasi dan BMT di Wonogiri saat ini tengah dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ia tak berkenan menyebut koperasi atau BMT yang masuk dalam daftar yang target pengawasan ketat tersebut.

“Yang jelas di Wonogiri ini ada sekitar 400 koperasi yang tidak pernah RAT, tidak pernah operasiaonal, tidak ada anggota dan pengurus, ya sudah tutup saja. Kini tinggal 600 koperasi yang ada di Wonogiri beberapa dalam pengawasan. Kalau BMT ada sekitar 60-an, tidak sampai 10 yang kita awasi,” ujarnya.

Menurut dia, pengawasan dilakukan dengan cara, preemtif dan preventif. Pengawasan preemtiv dilakukan dengan mengawasi kesehatan simpan pinjamnya. Sedangkan yang preventif, jika ada masalah langsung terjun ke lapangan. Masyarakat harus melihat kesehatan koperasi jika akan menyimpan dananya di koperasi atau BMT. Jika ada simpanan dengan tawaran suku bunga yang tidak wajar itu jelas abal-abal.

Meski begitu ada sejumlah problem di lapangan, yakni tidak ada sanksi yang jelas bagi koperasi atau BMT yang bermasalah dalam undang-undang koperasi. Namun ada undang-undang lain baik Pidana maupun Perdata, akan tetapi harus berdasarkan aduan.

“Asal tahu saja, koperasi itu tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat umum, yang benar dari anggota saja. Jika ada koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat, jelas sebuah pelanggaran. Tapi kami tidak bisa mengeksekusi, yang bisa ya Polisi berbasis aduan jika ditemukan unsur penggelapan,” bebernya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge