0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kasus Gizi Buruk, DPR Minta Dana Otonomi Khusus Papua Dievaluasi

Kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua ()

Timlo.net – Pimpinan DPR punya usulan untuk mengevaluasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan dua daerah lainnya. Hal ini menyusul kasus wabah campak dan gizi buruk yang terjadi Kabupaten Asmat, Papua. Realisasi dana otonomi khusus sebesar ratusan triliun dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dinilai belum tetap sasaran.

“Jadi menuju ke tingkat kemakmurannya belum signifikan. Ini di mana kebocorannya? Ini yang perlu kita evaluasi,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan di Jakarta, Rabu (31/1).

Taufik menuturkan, dana ratusan triliun itu seharusnya sebanding dengan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah.

“Karena sudah ratusan triliun yang dikucurkan. Kita kan juga pingin itu jadi realita, tapi di sana ternyata masih terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain ini yang silakan untuk dievaluasi,” tegas dia.

Wakil Ketua Umum PAN ini mengusulkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mengevaluasi dana otsus Papua dan daerah lainnya.

“Transparan artinya untuk apa saja yang ratusan triliun itu. Akuntabilitas publiknya tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Taufik.

Lebih lanjut, Taufik meminta aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran dana otsus.

“Jadi kalau ada penyimpangan dan hal-hal yang perlu diluruskan ya diluruskan secara objektif seperti hal lain,” tandas Taufik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan dua daerah lainnya akan dievaluasi menyusul adanya kasus wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua.

“Semuanya (dievaluasi). Dana otsus diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Yogya, Papua. Tiga daerah. Karena itu maka digunakan untuk kepentingan masyarakat umum lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ada ketentuannya,” kata JK.

[rzk]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge