0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pemkot Solo Tetap Pertahanankan Pusat Layanan Autis

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dok.timlo.net/ichsan rosyid)

Solo — Meski diinstruksikan untuk membubarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Autis (PLA), Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo tegas mempertahankan unit di bawah Dinas Sosial tersebut. Menurutnya, UPT PLA merupakan salah satu unit vital untuk pelayanan publik di Solo.

“Pokoknya tetap kita jalankan sebagai UPT. Kita siap dengan segala risikonya,” kata Rudy –sapaan akrab Walikota Solo, saat ditemui di Balaikota Solo, Kamis (25/1).

Ia menganggap aneh instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membubarkan UPT PLA. Pasalnya, UPT yang beroperasi di wilayah Mojosongo itu sudah berulang kali menjadi contoh bagi daerah lain. Bahkan Padang, salah satu daerah yang melakukan studi banding ke UPT PLA, sudah memiliki UPT serupa.

“Daerah lain yang belajar ke sini saja punya UPT PLA. Kita malah dibubarkan. Kan aneh,” cetusnya.

Menurut Rudy, saat ini setidaknya UPT PLA menangani 70-an pasien autis. Tak hanya warga Solo, PLA juga sering menjadi rujukan bagi penyandang autis dari daerah lain di sekitar Solo. Rudy pun menilai keputusan Pemerintah Provinsi untuk membubarkan UPT PLA merupakan bukti kurang pahamnya Pemprov terhadap kondisi daerah.

“Yang di atas tidak pernah ngerti yang di bawah. Nanti kita dorong agar PLA tetap jadi UPT,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng merekomendasikan agar 16 UPT di jajaran Pemkot Solo ditutup. Salah satunya UPT PLA yang berada di bawah naungan Dinsos. Rekomendasi tersebut terbit menyusul adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam peraturan tersebut, pembentukan UPT harus dilakukan berdasarkan peraturan bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan gubernur. Setelah berkonsultasi dengan gubernur, Pemkot direkomendasikan merombak jajaran UPT di bawah OPD.

“Instruksi dari gubernur nanti akan kita tindak lanjuti dengan membuat Perwali (peraturan walikota) sesuai arahan gubernur,” kata Sekretaris Daerah Solo, Budi Yulistianto beberapa waktu lalu.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge