0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Panwaslu Ajak Pengelola Medsos Waspada Black Campaign

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Media dan Netizen Mengawal Suksesnya Pilkada Jateng 2018 oleh Panwaslu Klaten (dok.timlo.net/awijaya)

Klaten — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Klaten meminta media massa harus netral selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2018. Sehingga dapat menyajikan berita yang berimbang dan obyektif kepada masyarakat.

“Media berperan penting dalam pemberitaan obyektif dan berimbang. Sebab memiliki peran kontrol sosial untuk kesuksesan pemilu,” ujar Komisioner Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Klaten Azib Triyanto, usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Media dan Netizen Mengawal Suksesnya Pilkada Jateng 2018, Selasa (23/1).

Ia mengatakan, tugas dan fungsi Panwaslu diantaranya adalah mengawasi tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Disisi lain, partisipasi media mainstream maupun media sosial (Medsos) dibutuhkan lantaran personel Panwaslu terbatas sehingga pengawasan tidak bisa maksimal.

”Insan pers, medsos dan masyarakat diajak aktif mengawal proses demokrasi di Klaten dengan tetap menjaga netralitas. Karena jika memuat hate speech, black campaign bisa kena ranah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” katanya.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten, Endro Susilo menambahkan, perkembangan teknologi informasi (TI) memiliki pengaruh luar biasa dalam gelaran pemilu. Salah satu contohnya adalah pengaruh medsos dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, Endro mengingatkan, admin pengelola akun medsos tegas memberikan batasan untuk informasi yang diunggah di grup atau komunitasnya. Pasalnya, medsos rawan disalahgunakan untuk ujaran kebencian, hoax, dan pornografi. Jika tidak santun dan bijak dalam menggunakan medsos rawan terancam UU ITE.

”Waspada kampanye hitam apalagi pengguna medsos tidak terbatas. Kami pun Diskominfo tidak punya hak untuk memperingatkan medsos apalagi menghukum. Kami hanya lakukan pembinaan. Untuk (penindakan) hukum dari kementerian,” tambahnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge