0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bulog Salurkan Rastra, Jatah Turun Jadi 5 Kg, Tapi Tak Perlu Bayar

Pendistribusan Rastra di Gudang Bulog Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen (timlo.net/agung widodo)

Sragen – Perum Bulog Sub Divisi Regional III Surakarta mulai 22 Januari ini mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) beras sejahtera (Rastra) tahun 2018. Rastra tersebut bakal diberikan kepada 76.362 kepala keluarga (KK) kurang mampu atau keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sragen.

”Kita bagikan di 20 kecamatan dan 208 Desa yang ada di Kabupaten Sragen. Kalau di Jawa tengah untuk eks Karisidenan Surakarta launching sudah kita lakukan Jumat kemarin di Sukoharjo,” Kepala Bulog Sub Divre III Surakarta, Titov Agus Sabela, Senin (22/1).

Secara simbolis pendistribusian Bansos Rastra dilakukan Titov di Gudang Bulog Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Forkompinda Sragen.

Kepada Wartawan, Titov mengatakan, daftar penerima bansos Rastra 76.362 KK di 208 Desa. Setiap KK menerima beras dengan kualitas medium perbulan. Pendistribusian Bansos Rastra untuk warga Sragen ini merupakan yang kedua di Soloraya.

Dia menjelaskan, jatah beras untuk warga pra sejahtera ini memang menurun dari sebelumnya 15 Kg menjadi 5 Kg/bulan. Akan tetapi Titov memastikan kualitas beras yang diberikan oleh pemerintah semakin baik. Selain itu masyarakat tidak mampu juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar beras tersebut.

“Bansos Rastra turun dari 15 Kg, turun ke 5 Kg. Hanya beda kemasannya saja, selain itu sekarang tidak perlu bayar,” ujarnya.

Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno berharap program Bansos Rastra bisa memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Pola pikir masyarakat yang sudah sejahtera juga bisa diubah sehingga tidak ada lagi pemerataan jatah Rastra.

Dedy mengaku, banyak menerima keluhan dari warga maupun Ketua RT yang memprotes adanya ketidaksesuaian penerima Rastra dan kecemburuan dari warga yang tidak menerima.

“Enam bulan lalu saya kedatangan Ketua RT yang menyampaikan antara warga yang disurvei dengan yang dapat beda. Yang disurvei ini tapi yang dapat malah itu. Bawa foto-foto rumah warganya juga. Kami harap dinas terkait bisa koordinasi dengan provinsi atau pusat terkait data. Karena warga itu nggak mau tahu. Sing salah sopo ra penting, mereka tahunya sing cedak sopo sing iso disalahkan sopo,” paparnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge