0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Rancangan Undang-Undang “Right to Repair” Mulai Tarik Perhatian Masyarakat

Baterai iPhone 6s. (ubergizmo. com)

Timlo.net—Biaya servis resmi untuk beberapa smartphone kadang-kadang mahal. Sisi positifnya adalah pengguna bisa yakin jika komponen yang digunakan adalah komponen resmi. Untuk mereka yang tidak mempermasalahkan keaslian komponen, biasanya mereka memakai layanan servis non resmi. Layanan servis non resmi biasanya juga lebih murah. Di sinilah rancangan undang-undang “right to repair” di Amerika Serikat (AS) muncul. Rancangan itu menawarkan solusi terbaik untuk layanan servis resmi dan non resmi.

Menurut pemberitaan iFixit mengungkapkan jika rancangan aturan itu mulai memperoleh dukungan.  Tahun ini, 17 negara bagian mengusulkan rancangan ini untuk mengurangi biaya servis. Tapi tidak satupun yang disahkan. Saat kontroversi terkait tindakan Apple memperlambat iPhone lama mulai muncul, usulan undang-undang itu mulai dibicarakan lagi.

Rancangan itu ingin memberikan toko servis pihak ketiga izin legal untuk membeli komponen dan alat-alat resmi yang bisa menolong perbaikan produk. Karena saat ini pengguna biasanya harus memilih memakai layanan servis resmi yang cukup mahal atau layanan pihak ketiga yang murah. Biasanya ada resiko untuk layanan pihak ketiga karena menggunakan komponen tidak resmi.

Tentunya tidak semua produsen smartphone setuju dengan rancangan undang-undang itu. Salah satu yang menolak adalah Apple. Akan tetapi kontroversi yang meliputi Apple menjadi momen yang tepat untuk hal ini.

Editor : Ranu Ario

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge