0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Jokowi Didesak Batalkan Impor Beras, Ini Alasannya

ilustrasi (merdeka.com)

Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk membatalkan kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Sebab, kebijakan itu dinilai tidak sesuai yang dijanjikan Jokowi.

“Alangkah baiknya bila pak Jokowi segera menegaskan untuk batalkan impor beras. Sekalipun hanya untuk stok saja,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (18/1).

Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras.

Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain.

“Dan penting juga bagi pak Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras,” tegasnya.

Kebijakan impor beras, kata Hidayat, tidak mensejahterakan petani dan bertentangan dengan program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama soal kedaulatan pangan.

“Karena itu suatu yang tidak menginginkan untuk mensejahterakan petani kita,” tandasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.

“Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018,” kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).

Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.

[fik]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge