0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Polisi Gagalkan Selundupkan Beras ke Kaltim

Polisi menggagalkan upaya perdagangan ilegal 48 ton beras Bulog dari Gudang Katonsari Demak melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang (merdeka.com)

Timlo.net – Polisi menggagalkan upaya perdagangan ilegal 48 ton beras Bulog dari Gudang Katonsari Demak melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Rencananya, beras akan dikirim ke Kalimantan Timur.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji mengatakan telah meminta keterangan terkait pengiriman beras ilegal tersebut.

“Dua driver, satu rekanan Bulog, dan orang yang membeli beras ini dari pihak swasta tersebut,” jelasnya, Rabu (17/1). Meski demikian semua masih diperiksa sebagai saksi.

Abiyoso menjelaskan, kronologis penangkapan pada tanggal 11 Januari 2018. Saat itu sekitar pukul 18.00 tim Satgas Pangan Polrestabes Semarang dan Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan melakukan pengecekan terhadap dua kontainer.

“Dari keterangan dua sopir mereka mau mengantar beras itu ke Klaten, tapi jalurnya kok pelabuhan. Setelah itu biaya ekspedisi juga disebut hanya Rp 300 ribu, saya rasa itu hanya cukup Demak-Semarang, kalau memang ke Klaten pasti lebih,” jelas Abi.

Setelah diperiksa, diketahui bahwa beras itu akan dijual ke Kalimantan Timur. Di sana rencananya beras tersebut akan dijual Rp 8.500 per kilogram. Padahal dari Bulog Katonsari beras itu berharga Rp 7.100 per kilogram.

Dari hasil penyelidikan diketahui beras itu milik Esti Isniaty, warga Demak. Wanita tersebut membeli beras sebanyak 72 ton dari UD DM Putra Purwodadi selaku rekanan yang ditunjuk Bulog Jateng untuk menjual beras operasi pasar wilayah Semarang, Demak, Pati.

“Yang membuat ini ilegal adalah ini beras Bulog, yang seharusnya diedarkan di Semarang, Demak, Pati, namun justru dijual ke luar pulau untuk meraup keuntungan lebih,” tegas Abi.

Ia menaksir keuntungan jika beras itu dijual ke luar pulau bisa mencapai Rp 120 juta rupiah.

“Saat ini rencana kami beras ini akan kami kembalikan ke Bulog untuk diedarkan di wilayah yang semestinya, ke luar pulau bisa, asal prosedurnya benar melalui persetujuan Kementerian Pertanian,” kata Abiyoso.

[cob]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge