0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pengoperasian Becak di DKI, Buah Kontrak Politik Anies

ilustrasi (merdeka.com)

Timlo.net – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan adanya kontrak politik terkait perlindungan dan penataan untuk becak-becak di Jakarta. Kontrak politik tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2 Oktober 2016 dengan Forum Komunitas Tanah Merah Bersatu.

“Kontrak politik ini disodorkan untuk pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga. Jadi mereka memiliki beberapa kontrak politik. Jadi ini yang lagi coba kita tunaikan sebagai bentuk satu kesatuan,” kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (17/1).

Sandiaga mengungkapkan ada beberapa kontrak politik lainnya yang siap ditunaikan satu persatu. Sandi dan Anies akan memilah mana yang bakal diprioritaskan untuk ditunaikan. Kontak politik tentang penataan dan perlindungan becak salah satu yang akan dilaksanakan.

“Kita punya ada beberapa kontrak politik dan kita tabulasi dan kita akan tunaikan semuanya. Jadi tidak memilah-milah. Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan jadi buat kita buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewacanakan akan ‘menghidupkan’ kembali becak yang telah dilarang. Pengamat Publik Agus Pambagio mengkritik hal itu karena hanya sebagai agenda pemenuhan janji politik.

Dia melihat dalam perencanaannya, tidak ada kajian akademis yang dilakukan Anies. Padahal menurut Agus, penarikan kebijakan publik harus memiliki dasar akademis yang jelas.

“Gubernur Anies terikat oleh janji kampanyenya dulu, dan saya sangat menyayangkan ini kenapa pake politik buat urus rakyat. Kebijakan yang diambil untuk masyarakat sebaiknya dikaji secara akademis, harus punya basis akademisinya juga, kalau sekarang enggak kaya gitu,” ujar Agus di Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Agus menilai wacana itu sebagai bentuk kemunduran dari kebijakan yang sudah ada. Becak telah dilarang sejak lama. Perda Nomor 8 tahun 2007 telah melarang operasi becak, hingga perakitannya.

“Pemimpin jangan selalu melihat ke belakangan, yang sudah dibangun jangan diubah tapi bikin yang belum ada dan belum dibangun, kalau becak kan kita mundur lagi,” kata dia.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge