0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

BI Larang Transaksi Virtual Currency

Solo — Marakanya transaksi virtual currency termasuk bitcoin yang dilakukan masyarakat belakangan menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Menyikapi kondisi itu, otoritas terkait memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency​​​​.

“Virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman dalam keterangan pers yang dikirim kepada wartawan, Sabtu (13/1).

Larangan itu, menurutnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam regulasi itu, dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Dijelaskan, virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Pasalnya tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi dan tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency.

Terlebih nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang, mengganggu kestabilan keuangan dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

“Karena itu, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency,” terangnya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge