0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tim Pengadaan Tanah Serahkan Pembebasan Lahan ke Pengadilan

Solo — Proyek Kereta Api Bandara memasuki babak baru. Pasalnya Tim Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Kereta Bandara lintas Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Semarmo menyerahkan sisa lahan terdampak ke Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sebab hari ini Selasa (9/1), merupakan batas akhir kesepakatan, terkait 27 lahan berstatus Hak Milik (HM) masih belum setuju untuk dibebaskan.

“Dari 89 lahan dengan status Hak Milik, sudah kita bebaskan 56 lahan. Masih tersisa 27 lahan yang belum sepakat,” ungkap Ketua Pembebasan Lahan dan Pengadaan Tanah Proyek KA Bandara, Sunu Duto Widjomarmo.

Dikatakan Sunu,  27 pemilik lahan tersebut menganggap pemerintah lantaran dianggap terlalu kecil dan meminta besaran ganti rugi dapat lebih besar. Bahkan beberapa warga meminta besaran ganti rugi tiga kali lipat dari tawaran sebelumnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo itu mengatakan, pihaknya akan menyerahkan mekanisme pembebasan lahan ke pengadilan lantaran belum mencapai kata mufakat dengan pemilik lahan. Upaya tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat musyawarah ganti rugi pembebasan lahan sudah dilaksanakan pada 18 Desember 2017 di Pendapa kelurahan Kadipiro. Kendati demikian, pihaknya pun masih menunggu, jika ada warga yang berubah pikiran dan menyetujui nilai tawaran pemerintah.

“Berdasarkan musyawarah tersebut, penyerahan persetujuan paling lambat 14 hari kerja sesudah musyawarah ganti untung digelar. Kalau dihitung, tanggal 9 Januari ini sudah harus serahkan surat persetujuan,” ungkap dia.

Dia menambahkan permasalahan pembebasan tanah ini harus segera selesai, lantaran pengerjaan proyek seharusnya sudah dikerjakan pada awal tahun 2018.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge