0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Alasan Setnov Enggan Jadi Justice Collaborator

Setya Novanto jadi terdakwa kasus korupsi e-KTP (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov) belum berkeinginan mengajukan diri menjadi justice collaborator. Hal ini karena dirinya khawatir bisa menimbulkan kegaduhan baru, berupa fitnah.

“Kita belum pastikan mau mengajukan JC atau tidak karena saya katakan tadi kita tidak mau, karena JC itu menyebut nama orang. Kita kan enggak mau jadi sumber fitnah jadi karena itu lah makanya kita akan coba lihat secara baik fakta yang kita punya itu apa dan yang akan kita laporkan itu siapa,” ujar kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Dia juga menampik alasan tidak mengajukan justice collaborator karena peran Setya Novanto dalam kasus tersebut. Sebab, justice collaborator bakal ditolak jika seseorang merupakan pelaku utama dalam satu perkara.

Maqdir berpendapat mantan ketua umum Partai Golkar itu bukan pelaku utama dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Dikatakannya, Setya Novanto terseret dalam kasus tersebut setelah pembahasan sudah berjalan setengahnya.

“Beliau itu tidak bisa disebut pelaku utama karena kan beliau ini, DPR itu kan mulai ikut di tengah,” ujarnya.

Dalam perkara ini, ada tiga terdakwa yang diterima justice collaborator-nya yakni Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Permohonan ketiganya untuk menjadi justice collaborator diterima jaksa penuntut umum pada KPK dan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Namun, di tingkat Banding justice collaborator Irman dan Sugiharto ditolak oleh hakim tinggi. Sementara pengajuan justice collaborator milik terdakwa Andi Narogong, saat ini diterima oleh jalsa penuntut umum dan majelis hakim.

Hanya, jaksa penuntut umum pada KPK mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Andi.

Dalam kasus ini, Setya Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai Rp 1,3 miliar. Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge