0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Periksa Mantau KASAU, KPK Akan Berkoordinasi dengan POM TNI

Pengecekan fisik Helikopter Agustawestland-101 TNI AU (merdeka.com)

Timlo.net – Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna menolak membeberkan proses pengadaan helikopter AW 101 pada penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan pada Rabu (3/1). Penolakan itu salah satunya karena ada hal-hal yang bersifat rahasia dalam aturan TNI yang tak bisa disampaikan.

Agus diperiksa sebagai saksi atas tersangka pemilik PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

“Saksi tidak bersedia menjelaskan atau menguraikan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena menurut saksi saat peristiwa terjadi ia masih menjabat sebagai KSAU atau prajurit TNI aktif sehingga ada hal-hal yang bersifat rahasia yang tidak bisa disampaikan,” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (3/1) malam.

Pernyataan KSAU telah dicatat dalam BAP dan selanjutnya KPK akan berkoordinasi intensif dengan POM TNI. Dalam kasus ini, kata Febri, ada dua wilayah hukum yang harus dicermati.

Pertama, sesuai UU Tipikor. Kedua berkaitan dengan aturan-aturan hukum militer yang harus dikoordinasikan dengan POM TNI.

“Kami juga percaya komitmen dari Panglima TNI yang baru untuk penuntasan kasus ini maupun pencegahan kasus korupsi secara lebih luas,” jelasnya. Komitmen Panglima TNI sangat dibutuhkan dalam pencegahan maupun pemberantasan kasus korupsi.

Koordinasi dengan POM TNI untuk membahas sejauh mana aspek kerahasiaan harus dijaga. Apakah dalam konteks penegakan hukum juga sama sekali tak diijinkan.

“Ini salah satu poin yang dapat kita koordinasikan lebih lanjut dengan POM TNI. Kita juga berharap dalam setiap penanganan perkara ada irisan antara pelaku dari sipil atau militer kita berharap komitmen dari kedua belah pihak,” paparnya.

Soal pengadaan helikopter ini, Febri mengatakan sejak awal telah ada larangan dari Presiden Joko Widodo agar tak dilakukan. Pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada Januari 2017. Selanjutnya penyelidikan dimulai pada Maret 2017.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi baik dari kalangan militer maupun sipil. Dan tersangka dalam waktu dekat juga akan diperiksa.

“Dalam sebuah proses penyidikan yang dilakukan terkadang kami melakukan pemeriksaan tersangka tidak di awal tapi setelah klarifikasi sejumlah informasi yang krusial terhadap sejumlah pihak,” jelasnya.

[fik]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge