0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Mantan Pimpinan KPK Ketuai Komite PK DKI Jakarta

Anies Baswedan umumkan TGUPP bidang korupsi (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mengumumkan nama-nama yang masuk dalam Tim Pencegahan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Yang pertama diumumkan adalah bidang pencegahan korupsi.

Anies mengatakan, tim ini disebut dengan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta yang terdiri dari lima anggota. Komite PK dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Anies mengatakan, Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.

Komite PK ini mempunyai dua agenda utama yaitu mencegah di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai Kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas,” ucap Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

Komite PK ini diketuai oleh mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 – 2015, Bambang Widjojanto. Adapun anggotanya seperti aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK ini.

Anies mengatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpilih independen dan memiliki kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu.

“Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis,” katanya. [lia]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge