0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Jelang Tahun Politik, Wawali Ingatkan Hal Ini

Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo (dok.timlo.net/red)

Solo — Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak sembrono terlibat politik praktis. Hal ini ia sampaikan mengingat dalam dua tahun ke depan, Solo bakal menghadapi tahun politik.

“Saya ingatkan, para ASN, jangan sampai tergoda ikut-ikutan dalam politik praktis,” kata dia saat memimpin apel di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Tahun Baru (2/1).

Peringatan dari Purnomo itu rasanya tak berlebihan. Pasalnya Solo akan menyambut Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun ini dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang.

Terlebih, Solo memiliki pengalaman pahit mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis. Tahun 2015 silam seorang camat dan lurah di jajaran Pemkot Solo tertangkap basah terlibat kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ditambah lagi akhir 2017 lalu, Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Apakah dia langsung jadi jurkam, apakah dia langsung jadi tim sukses untuk membagi sembako misalnya. Atau menggunakan mobil dinas untuk kampanye atau kepala daerah yang mengijinkan kantor pemerintahan untuk pasangan calon tertentu,” papar Tjahjo.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ASN dilarang mengikuti kegiatan kampanye. Selain itu, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung.

Adapun sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang terbukti terlibat mulai dari sanksi sedang dan berat. Yakni, dicopot dari jabatan apabila terbukti menggunakan fasilitas negara atau dengan sengaja merugikan kepentingan luas.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge