0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

KPU Sosialisasi Aturan Perundangan Pemilu

 Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 oleh KPU Karanganyar (dok.timlo.net/raymond)
Karanganyar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menyosialisasikan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu bagi stakeholdernya di sebuah hotel di wilayah Karanganyar, Senin (11/12). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Saka dan Dosen Hukum Tata Negara FH UNS Isharyanto. 
“Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu penting dalam menyebarluaskan aturan perundangan terbaru terkait pemilihan umum 2018 dan 2019,” kata Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho kepada peserta sosialisasi.
Ia mengatakan sekarang ini tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu. KPU Karanganyar membuka desk khusus. 
“Sekarang ini masa pendaftaran dan verifikasi parpol. Sedangkan 15 Desember nanti verifikasi faktual,” katanya.
Dosen Hukum Tata Negara FH UNS, Isharyanto mengatakan disahkannya UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi tantangan baru bagi KPU karena baru disahkan 21 Juli 2017, diundangkan 16 Agustus dan baru bisa diakses masyarakat pada 21 Agustus.
“Padahal tahapan pemilu 2019 harusnya dimulai sejak 17 Agustus lalu,” katanya.
UU tersebut dianggap sedikit menghasilkan dampak berarti,bahkan regulasinya selalu berubah sejak reformasi, pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. Peraturan perundangan untuk sistem pemilu hampir selalu menyisakan celah bagi suatu kelompok memainkannya atau rezim penguasa. Dibutuhkan uji materi di mahkamah konstitusi supaya perundangan itu benar-benar tersaji secara adil.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge