0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Panwaslu Berwenang Putuskan Sendiri Perkara Pelanggaran Pemilu

Solo Baru — Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diberlakukan sebagai dasar penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Di dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten untuk memutuskan perkara pelanggaran pemilu.

“Kewenangan Baswaslu dan Panwaslu di daerah sekarang sudah bertambah, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, sehingga bisa memutuskan perkara pelanggaran pemilu sendiri. Hal ini diatur di dalam Undang Undang yang baru, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,” kata  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, M Fajar Subkhi AK Arif, Kamis (16/11).

Bawaslu provinsi maupun Panwaslu Kabupaten atau Kota bertugas mengawasi semua tahapan pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Selain itu juga mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Polri sesuai desk job dalam Pasal 93 UU No7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten juga berhak memutus pelanggaran administrasi, memutus pelanggaran politik uang dan penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, Bawaslu maupun Panwaslu juga berhak memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

“Nanti, penindakan bisa lewat jalur laporan atau temuan, jika memang ada indikasi politik uang, akan kami tindak lanjuti dan jika unsur pidana terpenuhi akan kami bawa ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” tandasnya usai memberikan materi dalam rapat koordinasi dengan stakeholders (TNI, Polri dan ASN) tahap II jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Solo Baru.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge