0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kuasa Hukum Setnov: KPK Langgar Putusan Praperadilan

Setya Novanto (merdeka.com)

Timlo.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP kembali. Penetapan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Setya Novanto tertanggal 31 Oktober 2017.

Menanggapi itu, Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi bakal mengambil langkah hukum dengan melaporkan KPK ke polisi dan kembali mengajukan praperadilan.

“Pertama hak KPK mengambil sikap apa pun, saya kuasa hukum juga bisa ambil langkah hukum yaitu melaporkan ke polisi,” kata Fredrich, Jumat (10/11).

Fredrich beralasan KPK melanggar putusan praperadilan. Menurut dia, dalam putusan praperadilan Novanto saat itu, salah satu poin adalah menghentikan penyidikan dan sprindik kasus e-KTP lantaran penetapan Novanto atas pengembangan tersangka Irman dan Sugiharto.

“Jadi kan untuk menghentikan kasus itu. Mereka melanggar ancaman pidana 9 tahun,” kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan soal putusan praperadilan memang ada beberapa bagian yang dipertimbangkan sampai amar putusan membuat kaitan tadi.

“Namun kita mempelajari putusan MK dan kita pelajari aturan hukum yang lainnya seperti UU KPK. Dari keseluruhan tersebut kita melakukan proses penyelidikan di proses penyelidikan kita sejumlah pihak,” ucapnya.

Febri menambahkan, sesuai dengan UU, KPK sudah melakukan pencarian bukti.

“Bukti-bukti dan kita analisis sudah mencukupi bukti permulaan cukup. Dan kemudian untuk proses lebih lanjut di tingkat penyidikan,” imbuhnya.

[eko]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge