0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sekda: Tak Boleh Ada Pemotongan Dana Rehab RTLH

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Adanya dugaan pungutan atau pemotongan dana penerima rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Jenar menjadi perhatian serius Pemkab Sragen. Pihak Pemkab secara tegas menyatakan kalau bantuan untuk warga miskin tersebut sama sekali tidak ada pungutan.

“Tidak ada pungutan. Semua penerima RTLH sudah melalui survei dari Dinas Sosial. Semua bantuan murni, tidak boleh ada pemotongan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, Jumat (3/11).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Tatag menyatakan, tidak ada ketentuan atau arahan dari Pemkab untuk melakukan pemotongan terhadap bantuan RTLH. Apalagi kalau nominal potongan tersebut hingga Rp 300.000 jelas hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Namun secara tekhnis terkait biaya administrasi, pembelian materai dan pembuatan laporan (SPj) ketentuannya ada pada Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyalurkan bantuan RTLH.

“Tapi kalau ada biaya untuk materai dan sebagainya, kalau itu mau dibilang pungli, tinggal dari sudut mana kita memandangnya,” kata Tatag.

Ditemui secara terpisah, Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno mengaku belum menerima laporan terkait pungli RTLH di Desa Jenar, Kecamatan Jenar tersebut. Namun kalau itu benar terjadi, pihaknya mengecam keras oknum yang sampai hati melakukan pungli terhadap warga miskin, penerima bantuan rehab RTLH.

“Sejak awal saya sudah bilang, pungutan atau apapun bentuknya terutama terhadap warga miskin yang harus dibantu, saya tidak bisa mentolerir sama sekali. Tapi khan saya belum mengecek, bentuknya seperti apa oleh siapa, harus kita cek dulu,” papar Dedy.

Sementara Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Suhariyanto menyampaikan, terkait biaya administrasi, SPj, materai dan proposal memang ada biayanya. Tapi untuk pembuatan proposal dan biaya administrasi tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak desa.

“Proposal bisa dibuatkan desa, termasuk materai. Nanti khan yang bersangkutan bisa dikasih tahu kalau ini ada beli materai, tapi tak ada pemotongan,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge