0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Belum Jelas, Nasib Ratusan Warga Dampak Pembangunan WKO

Salah satu warga, Wajiman, menunjukkan berkas tuntutan ganti lahan pembangunan WKO di wilayah Kecamatan Miri, Sragen (timlo.net/agung widodo)

Sragen – Sejumlah warga Desa Gilirejo Lama, Kecamatan Miri, kembali mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memberikan ganti lahan atas pembangunan Waduk Kedung Ombo (WKO) puluhan tahun silam. Kali ini mereka mendatangi Kantor Setda Sragen untuk bertemu Bupati Sragen.

“Kami ingin menanyakan tindaklanjut dari tuntutan warga yang pernah disampaikan ke bupati pada 14 Agustus 2017 lalu. Ini sudah dua bulan, tapi belum ada kejelasan,” kata Wajiman, warga Dukuh Gunungsono RT 21, Desa Gilirejo Lama.

Saat ditemui di Kantor Bupati, Senin (30/10), Wajiman menyampaikan, ratusan warga yang jumlahnya mencapai 544 orang meminta kejelasan dari pemerintah untuk memberikan ganti lahan mereka yang telah dipakai untuk pembangunan WKO. Sayangnya, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat itu tak berada di tempat lantaran sedang tugas ke Belanda.

Wajiman mengungkapkan, ketika proyek WKO dibangun pada 1989 silam, warga memang diberi ganti rugi. Akan tetapi menurutnya nilainya sangat rendah, antara Rp 250 hingga Rp 650 per meter. Selain itu warga juga mengalami tekanan psikis lantaran diancam untuk memberikan tanahnya.

“Kalau tanah saya sendiri seluas tiga hektar, tapi hanya dihargai Rp 9 Juta, tanpa ada rincian per meternya berapa,” terang Wajiman.

Sementara Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno mengatakan, masalah WKO adalah bagian dari janji pemerintah pusat. Namun demikian Pemkab Sragen sendiri telah berupaya memfasilitasi agar tuntutan warga bisa dipenuhi.

“Persoalan WKO sebenarnya tidak hanya Sragen. Seperti di Boyolali, sudah ada putusan untuk warga WKO, tapi itu nggak bisa dibayarkan. Makanya kami juga belum bisa memberikan tanggapan,” kata Dedy.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge