0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terbukti Terima Suap, Sugito Divonis Satu Tahun

(merdeka.com)

Timlo.net – Irjen non-aktif Kemendes PDTT, Sugito dan Kepala TU bagian keuangan, Jarot Budi Prabowo divonis satu tahun penjara dalam kasus tindak pidana pemberian suap. Sugito dan Jarot dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dan berlanjut kepada dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

“Menyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama sama dan berlanjut maka menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun terhadap terdakwa Sugito,” ujar ketua majelis hakim Siti Diah Basaria di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Kedua terdakwa juga divonis pidana denda, terhadap Sugito diwajibkan membayar Rp 100 juta atau apabila tidak mampu membayar diganti kurungan penjara 6 bulan. Sementara untuk Jarot, diwajibkan membayar denda Rp 75 juta.

Baik Sugito dan Jarot Budi Prabowo menerima vonis majelis hakim. Keduanya tidak melakukan upaya banding.

“Setelah kami berdiskusi kami menerima (vonis) yang mulia,” ujar Sugito.

“Sama dengan Pak Sugito, saya juga menerima,” kata Jarot.

Sementara itu,tim jaksa penuntut umum KPK masih belum memutuskan langkah hukum selanjutnya pasca putusan dibacakan oleh majelis hakim.

“Kami masih memutuskan pikir-pikir,” ujar jaksa KPK, Ali Fikri.

Putusan majelis hakim sedikit lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, kedua terdakwa dituntut 2 tahun penjara dengan pidana denda dengan nilai yang berbeda.

“Menuntut pidana terhadap terdakwa Sugito dua tahun denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan juga terhadap terdakwa Jarot 2 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,” ucap jaksa KPK Ali Fikri.

Dalam tuntutannya, jaksa melampirkan hal hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan, keduanya mengaku dan menyesali perbuatannya menyuap dua penyelenggara negara guna mendapat opini WTP.

“Sementara hal yang memberatkan, keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dari tuntuan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menerapkan Pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan jaksa terhadap Sugito dan Jarot.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge