0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Ini Wejangan Jokowi Agar Kepala Daerah Tak Kena OTT KPK

Presiden Jokowi (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia soal pentingnya pengelolaan politik anggaran di daerah masing-masing. Dia juga menekankan agar kepala daerah tidak menggunakan pola lama dalam mengelola APBD.

“Pola lama seperti apa? Nah, yang saya pelajari dari wali kota dan gubernur itu mirip-mirip,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Pola lama yang dimaksud adalah membagi-bagi dana APBD ke dinas-dinas di daerah. Misalnya, suatu daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 triliun dalam APBD di satu kabupaten, anggaran tersebut langsung dibagi ke dinas-dinas.

“Tahun depannya naik 10 persen menjadi 1,1 triliun, yang kenaikan 100 dibagi 10 persen dinas ini. Kebanyakan seperti itu dan yang melakukan drive itu lebih banyak di kepala dinas keuangan,” ucapnya.

Jokowi menginginkan, bagi-bagi anggaran ke dinas itu tidak dilakukan lagi. Ke depan, anggaran APBD langsung ditangani oleh para gubernur, bupati dan wali kota.

“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Saya minta 60 persen anggaran di sini. Ini barangnya akan kelihatan kalau bapak atau ibu berani menentukan seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, soal pengelolaan APBD, Jokowi juga menyinggung banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Karena itu Presiden mengingatkan kepala negara agar tidak mengambil uang rakyat.

“Pada takut semua (terjerat) OTT, pada takut? ya jangan ambil uang,” pesannya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak seluruh kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas sesuai koridornya. Dia meminta kepala daerah tidak takut jika memang tidak bersalah.

“Enggak perlu takut kalau kita enggak ngapa-ngapain. Enggak perlu takut,” ucapnya.

Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan praktik koruptif, Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perpres untuk membangun sistem yang transparan. Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

“Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT,” jelasnya.

Sebelum menutup sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak ‘menyentuh’ uang rakyat. Kepala daerah harus fokus membangun daerahnya masing-masing untuk mencapai tujuan nasional.

“Hati-hati, saya titip hati-hati. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD, hati-hati,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan industri daerah. Penyiapan ini harus dimulai dari kesesuaian jurusan keilmuan di sekolah-sekolah.

“Jangan sampai daerahnya banyak produksi ikan misalnya malah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) nya SMK bangunan. Mestinya kan SMK perikanan,” katanya.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk tidak mendorong sekolah dengan kejuruan yang monoton. Presiden Jokowi kemudian mengajak kepala daerah untuk melirik Kabupaten Jepara, Jateng. Jepara sudah membuat terobosan baru dengan memunculkan jurusan pembuatan animasi.

“Di Jepara bagus ada SMK yang mengkhususkan pembuatan animasi,” pujinya.

Ke depan, Kepala Negara berharap ada jurusan digital economy, animasi, fintech, financial technology, hingga jurusan ritel. Tidak kalah penting jurusan budidaya perikanan berbasis kurikulum modern.

“Saya harap ada inovasi-inovasi baru yang kita miliki,” katanya. [eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge