0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati Klaten

Pemberhentian Sri Hartini Tunggu Sidang Paripurna Istimewa

Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini (merdeka.com)

Klaten — Meskipun masih menunggu, kepastian pemberhentian Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini mulai menemui titik terang. Hal itu menyusul dikirimnya usulan pemberhentian kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah.

“Sudah diajukan minggu lalu. Jadi, mekanismenya itu memang setelah inkracht kemarin dan diusulkan ke sana (Kemendagri) untuk pemberhentian lewat gubernur,” kata Asisten Pemerintahan Setda Klaten Edy Hartanto, Selasa (24/10).

Jika usulan pemberhentian berdasarkan keputusan hukum yang tetap (inkracht) itu disetujui Mendagri, kata dia, pengumuman surat pemberhentian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Klaten.

Kemudian, lanjut Edy, DPRD kembali menggelar rapat paripurna istimewa. Agendanya, mengusulkan pemberhentian wakil bupati (wabup) Sri Mulyani sekaligus mengusulkannya menjadi Bupati Klaten definitif. Sedangkan pengisian kekosongan wabup akan dibahas setelah Mendagri melantik bupati definitif.

“Surat pemberhentian turun dari Mendagri, lalu sidang paripurna istimewa mengusulkan memberhentikan wabup sekaligus mengusulkannya jadi bupati. Itu dulu. (Waktunya?) Paling lama 14 setelah diterima Mendagri,” tandas Edy.

Diketahui, Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka penerima suap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 30 Desember 2016. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta atau setara 10 bulan penjara pada pertengahan September lalu.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge