0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Selain Status PNS, Ini Tuntutan PPDI kepada Jokowi

Asisten Pemerintahan Setda Klaten Edy Hartanto bersama pengurus PPDI Klaten sebelum berangkat ke Jakarta (timlo.net/a wijaya)

Klaten — Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten bertolak ke Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo. Selain menuntut kejelasan status PNS, mereka juga mendesak pemberian BPJS Kesehatan.

“Tunjangan BPJS hanya ditanggung Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 60 persen. Sedangkan yang sisanya (40 persen) masih kami tanggung sendiri,” ujar Ketua I PPDI Klaten Budi Wibowo, Senin (23/10).

Menurut dia, pemberian jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan itu merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan. Mereka juga menuntut penyetaraan gaji perangkat desa secara nasional dan tunjangan purna tugas. Karena selama ini tidak ada apresiasi setelah perangkat desa purna tugas.

”Kalau gaji, tiap kabupaten/kota masih berbeda-beda. Begitu pensiun, ya sudah selesai. Kayak (perangkat desa)enggak ada harganya,” keluh Bowo.

Hal senada juga disampaikan Agus Sahbani, Ketua II PPDI Klaten. Menurutnya, sudah selayaknya perangkat desa diangkat sebagai PNS. Pasalnya, pelayanan kepada masyarakat tak hanya dilakukan di Balai Desa, namun juga di luar jam kerja ketika warga datang ke rumah perangkat desa.

”Selama ini status kami belum jelas. Padahal hampir 24 jam kami melayani masyarakat,” imbuhnya mengamini.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge