0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelaku E-Commerce Minta Pemerintah Adil Soal Pemungutan Pajak

CEO Bukalapak,Achmad Zaky (foto: Setyo )

Solo – Pelaku e-commerce minta pemerintah berlaku adil soal rencana pemungutan pajak bagi para pelaku usaha yang melakukan transaksi di layanan daring. Pasalnya, para pelaku usaha online tersebut tidak semuanya berstatus pengusaha kena pajak (PKP) dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Kita masih melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak. Karena sampai dengan saat ini masih belum jelas berapa besaran pajak yang akan dikenakan nantinya,” ujar CEO Bukalapak, Achmad Zaky kepada wartawan, Kamis (19/10).

Menurutnya, jika pengenaan pajak yang dilakukan pemerintah seperti yang dikabarkan saat ini yaitu sekitar 5-10 persen tentu akan sangat memberatkan bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, tidak semua pelaku usaha yang berjualan di layanan E-Commerse merupakan industri besar, bahkan mayoritas adalah pelaku usaha rumahan.

“Kalau satu persen masih masuk akal. Itupun kalau memang benar mau diterapkan harus diberlakukan secara menyeluruh. Jangan sampai tumpang tindih dan hanya kita saja. Karena kalau demikian justru ditakutkan banyak pelapak kita yang justru beralih ke layanan lainnya seperti WA, Facebook dan lainnya,” jelas dia.

Zaky menyampaikan, hingga saat ini pelaku usaha yang membuka lapak di tempatnya ada sekitar dua jutaan. Dari total pelapak tersebut hampir dipastikan 90 persen belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), karena merupakan pelaku usaha rumahan. Sehingga wacana pengenaan pajak tersebut masih dipertanyakan teknis penerapannya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge