0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Alasan Jusuf Kalla Menolak Pembentukan Densus Tipikor

Jusuf Kalla (batik biru) (merdeka.com)

Timlo.net – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan alasannya menolak pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri. Saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah.

“Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga,” katanya Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (18/10).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran.

“Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya,” ujarnya.

Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk.

“Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga,” jelas dia.

[fik]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge