0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sesuai Instruksi Presiden, Tidak Boleh Gunakan Kata ‘Pribumi’ untuk Hal Ini

Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono (merdeka.com)

Timlo.net – Kepala daerah diminta untuk tidak lagi menggunakan kata ‘pribumi’. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998, penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam perumusan dan penyelenggaraan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus ditiadakan. Pernyataan yang menyinggung kata pribumi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penindasan di Jakarta cukup nyata dengan adanya kolonialisme. Dia juga sempat menyinggung perihal pribumi dalam pidatonya.

“Tidak hanya Pak Anies, semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi,” kata Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, Selasa (17/10).

Walaupun begitu, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini tetap mendukung kepemimpinan selama lima tahun ke depan. Sebab, dia menilai, mantan Menteri Pendidikan itu memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat bagus.

“Dengan pilihan kata dan gaya bicara yang menyejukkan dan gampang dipahami. Harapan saya, Anies bisa membawa DKI Jakarta yang lebih baik, damai, dan jauh dari isu SARA,” jelasnya.

Soni mengungkapkan, pemerintahan Anies-Sandiaga Salahuddin Uno harus bisa mempersatukan warga Ibu Kota yang multi-etnis. Karena dengan begitu permasalahan yang ada akan mudah untuk diselesaikan.

“Jakarta butuh kita semua, apapun suku, agama, dan ras mereka. Pak Anis harus mampu merajutnya dan memayungi berbagai perbedaan dan kepentingan,” jelas dia.

[fik]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge