0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terima Sesuatu, Pejabat Wajib Tahu Batasan Gratifikasi

Pejabat Pemkab Karanganyar bersama utusan KPK dalam sosialisasi tentang gratifikasi dan LHKPN (dok.timlo.net/raymmond)

Karanganyar — Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu berpikir ulang menerima sesuatu dari orang lain, apabila masih sayang dengan jabatannya. Ia bisa diberi sanksi administratif karena barang yang diterimanya termasuk gratifikasi, suap dan sejenisnya. Pemberian yang berhubungan dengan jabatan masuk kategori gratifikasi. Itu jelas dilarang.

“Larangan menerima gratifikasi tertuang dalam pasal 12B UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai,” kata Pejabat Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Deputi Bidang Pencegahan Sugiarto di acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di LHKPN di pendapa Rumah Dinas Bupati, Senin (16/10).

Ia menegaskan, gratifikasi pada dasarnya adalah pemberian dari seorang dengan kepentingan. Penerimanya memiliki jabatan di sebuah instansi pemerintah, dimana ia sebenarnya tak memerlukan timbal balik di luar haknya, berupa pemberian barang bernilai. Ini beda dengan suap.

“Kalau suap itu transaksional. Wani piro? Ada kesekatan di situ. Ada deal. Itu suap dan KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus suap. Tapi kalau gratifikasi¬† itu tidak meminta, namun dikasih,” tuturnya.

Inspektur Kabupaten Karanganyar, Sucahyo, mengungkapkan kegiatan itu tindak lanjut kesepakatan bersama kabupaten/kota se-Jateng dengan Pemprov Jateng untuk menolak gratifikasi. Tindakan itu dalam rangka mewujudkan good government dan clean government.

Pada kesempatan itu, sejumlah pejabat, BUMD, pimpinan sejumlah perusahaan, dan lain-lain menandatangani komitmen bersama penerapan pengendalian gratifikasi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, meminta Inspektur melaporkan ASN yang tidak hadir. Orang nomor satu di Pemkab itu menilai kehadiran ASN merupakan wujud komitmen ASN untuk menghindari gratifikasi dan keluar dari persoalan KKN.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge