0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hutang Mencapai Rp 6,3 M, Ini Hambatan Pelunasan PBB

Ilustrasi pajak bumi dan bangunan (dok.timlo.net/gg)

Klaten — Sejumlah kendala dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten untuk menagih pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, sisa waktu pembayaran tinggal 10 hari sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang.

“H- 10 pelunasan PBB tahun ini memang kami evaluasi agak menurun dari tahun kemarin. Ada selisih 4 persen dibandingkan tahun lalu,” papar Kepala Seksi (Kasi) Penagihan BPKD Klaten, Harjanto Hery Wibowo, Selasa (19/9).

Dijelaskan, nilai baku PBB tahun 2017 sebanyak Rp 30 Miliar. Pihaknya menargetkan realisasi PBB bisa lebih 80 persen dari nilai baku, atau sekitar Rp 24 miliar. Sedangkan tahun lalu, nilai baku PBB Rp 23,7 Miliar dan tercapai 85 persen atau setara Rp 20,3 Miliar.

Sementara hingga H-10 jatuh tempo, realisasi pembayaran sebesar Rp 17,7 Miliar atau 58,2 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut secara year on year (yoy) mengalami penurunan 4 persen dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya.

Menurut Harjanto, nilai baku dan target PBB tahun ini mengalami kenaikan karena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi salah satu penghambat capaian PBB kurang maksimal.

Selain itu, ada pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB terlambat karena perubahan Organisasi perangkat Daerah (OPD) per 1 Januari 2017, dan belum masuk masa panen pertanian.

”Jadi dari desa sebar SPPT baru bulan April. Apalagi setelah itu beberapa desa menyiapkan Pilkades. Maka untuk mengejar target di waktu yang tersisa kami lakukan intensifikasi PBB, termasuk jemput bola kepada wajib pajak besar,” ungkap Harjanto.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge