0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Komisi Dibatasi, Broker Properti Tidak Menyoalkan 

Pengunjung saat melihat pameran perumahan (dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo – Kebijakan pemerintah yang merevisi aturan bagi perusahaan perantara perdagangan properti untuk mengambil komisi maksimal 5 persen tidak dipersoalkan oleh broker properti di Solo. Mereka hanya meminta pemerintah tidak hanya mengatur soal komisi, melainkan juga bersikap tegas kepada agen properti abal-abal yang sering merugikan masyarakat.

“Kita tidak ada persoalan dengan regulasi yang baru itu. Karena dengan adanya regulasi itu justru dapat memacu kinerja agen menjadi lebih baik dan memilki patokan seragam antar agen,” ujar Operating Principal Keller Williams Solo, Susanto saat dihubungi melalui telepon, Selasa (19/9).

Pasalnya, bagi mereka menjadi agen properti bukan hanya dapat menjembatani para pelaku usaha properti dengan konsumen. Tapi juga harus bisa mengarahkan untuk mendapatkan harga terbaik dan mampu menyakinkan konsumen terkait kondisi, kelebihan dan pandangan untuk investasi.

“Oleh karena itu sebenarnya para agen properti itu membutuhkan regulasi yang jelas terkait penindakan para agen abal-abal. Karena keberadaan mereka selama ini sebenarnya justru merugikan masyarakat dan membuat kepercayaan kepada agen yang sebenarnya menjadi hilang,” jelasnya.

Sementara itu, Principal Ray White Soloraya, Setya Budi Tamtama menyampaikan, justru belum tahu adanya revisi tersebut. Namun demikian, selama regulasi yang baru itu tidak merugikan kedua belah pihak dirinya siap untuk mendukung.

Selama ini pihaknya mematok komisi bervariasi dari transaksi jual beli yang dilakukan. Yaitu antara 2-3 persen untuk properti. Sedangkan untuk sewa dan kontrak mengambil komisi maksimal 5 persen.

“Kalau sewa itu memang acuan kita 5 persen. Itu sudah tidak bisa diowah-owah karena biaya sewa biasanya kecil,” tandasnya.

Sebagai informasi, revisi terkait aturan pengambilan komisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2017 tentang perusahaan perantara properti. Dalam beleid yang baru itu, pemerintah membatasi komisi bagi perusahaan perantara properti yakni minimal 2 persen dan maksimal 5 persen.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge