0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pencairan Ganti Rugi Waduk Pidekso Lambat, Bupati Pindah Kantor

Bupati Wonogiri Joko Sutopo (dok.timlo.net/tarmuji)
Wonogiri — Proses pembayaran ganti rugi pembangunan Waduk Pidekso, Kecamatan Giriwoyo lamban dan tidak sesuai harapan masyarakat terdampak. Atas dasar itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo pun memutuskan untuk sementara pindah kantor.
“Atas keterlambatan (pembayaran ganti rugi lahan terdampak proyek Waduk Pidekso) ini, saya atas nama Pemkab Wonogiri menyampaikan permohonan maaf. Dan akan mencari solusi agar proses pencairan ini cepat selesai,” ungkap Bupati Joko Sutopo, Senin (11/9).
Disampaikan, komitmen Pemkab Wonogiri, minggu depan semua proses pemenuhan berkas pencairan harus selesai. Oleh sebab itu, Bupati berserta unsur perangkatnya akan berkantor di Kantor Desa Pidekso mulai Senin.
“Tentu hal ini harus diikuti kerja bersama, baik dari unsur Kecamatan Giriwoyo, perangkat Desa Pidekso, Formastri (Forum Masyarakat Tiga Desa), serta masyarakat yang akan menerima ganti rugi,” tegasnya.
Menurut Bupati, proses pencairan ganti rugi proyek nasional tersebut hingga saat ini baru sekitar 70 bidang tanah. Sedang  dari data yang ada untuk pembangunan Waduk Pidekso menenggelamkan 273 bidang tanah.
Lebih lanjut orang nomor satu di Wonogiri menyampaikan, dana untuk pembayaran ganti rugi sudah siap, tinggal menunggu validasi data dokumen dari warga yang terkena dampak. Namun demikian, ada 11 item persyaratan yang perlu dilakukan validasi oleh BPN dan BBWSBS. Barulah ketika berkas itu lolos verifikasi maka warga terdampak bakal mendapatkan pencairan ganti rugi.
Disebutkan, pada validasi pertama, baru 70 bidang yang sudah dicairkan. Dan pada tahap kedua, dari 45 berkas hanya 27 berkas yang dipastikan lolos validasi.
Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dana ganti ruginya tidak bisa dicairkan. Ia mengaku tak enak hati lantaran melihat kondisi riil di lapangan, dimana proses pencairan ganti rugi yang berjalan lambat, tidak seperti di saat melihat antusias waega ketika mendengar ganti rugi yang telah disepakati beberapa waktu lalu.
Terpisah, perwakilan dari BBWSBS, Meriska Dewi menyampaikan, kendala yang dihadapinya adalah pada saat validasi data. Dimana ditemukan kekurangan pada berkas pengajuan dari warga serta adanya perbedaan antara berkas KTP, KK, sertifikat tanah, dan lainnya.
“Dari BBWS sebenarnya telah menyiapkan dana pencairan sejak bulan Juli 2017 kemarin. Akan tetapi memang ada kendala pada pemenuhan berkas dari warga masyarakat,” tandasnya.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge