0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penataan Organisasi Mandek Sampai Juni 2019

Pengambilan sumpah pejabat (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Dipastikan tak ada mutasi pejabat hingga Juni 2019 oleh kepala daerah di Kabupaten Karanganyar. Kebijakan penataan organisasi, khususnya pengangkatan pejabat, harus seijin kementrian dalam negeri.

“Jika YuRo mencalonkan diri menjadi cabup-cawabup periode 2018-2023, maka keduanya wajib cuti terhitung mulai penetapan calon oleh KPU. Sesuai kalender, maka cutinya 15 Februari 2018-26 Juni 2018. Petahana kembali menjalankan tugasnya sebagai Bupati-Wabup setelah itu sampai 15 Desember 2018. Siapapun yang memenangkan Pilkada 2018, maka bupati-wabup terpilih tetap tidak boleh melakukan kebijakan penataan organisasi selama enam bulan pertama menjabat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Siswanto, kemarin.

Total terdapat 23 bulan mulai Agustus ini, bupati-wabup patuh aturan itu. Ada pengecualian asalkan diberi ijin Menteri Dalam Negeri untuk melantik pejabat eselon II. Sedangkan pelantikan pejabat eselon III dan IV di bawah kewenangan Dirjen Kemendagri.

Ia tak menampik selama 23 bulan ke depan bakal banyak pejabat masuk purna tugas. Mengenai hal ini, posisinya boleh diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

Siswanto meyakini aturan itu dipahami Bupati Juliyatmono dan Wabup Rohadi Widodo sehingga mengebut penataan organisasi. Termasuk melantik pejabat eselon II Kepala Dinas Satpol PP, Kurniadi Maulato. Total terdapat 532 pejabat dilantik dengan rincian 225 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Sisanya sebanyak 307 pejabat fungsional. Mutasi besar-besaran ini telah dilakukan pada Kamis (10/8) lalu.

Aturan tersebut tertuang di Permendagri No 73 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemda. Dalam Permendagri itu ditegaskan bahwa gubernur, walikota, bupati dan wakilnya dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Sampai 11 Agustus 2017 masih bisa (menata organisasi). Pendaftaran cabup-cawabup dinyatakan sah oleh KPU pada 15 Februari 2018. Sesuai aturan, enam bulan sebelum itu, petahana tidak boleh memindah, memutasi, maupun memberhentikan pejabat selama enam bulan sebelumnya,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge