0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Harus Berani Pertegas Hukuman Pelaku Korupsi

Solo – Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Dr. Cris Kuntadi menyatakan, pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk mempertegas hukuman untuk para pelaku korupsi. Jika memang pada tingkat tertentu korupsi yang dilakukan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan dampaknya sistematik, hukuman mati untuk koruptor bisa jadi pantas untuk diterapkan.

“Namun memang, sekali lagi, ini bukan segalanya tentang beratnya hukuman,” ujarnya saat membahas implementasi Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR) Menata Birokrasi Bebas Korupsi, di Hotel Alana Solo, Sabtu (12/8).

Pembahasan bertemakan Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Good and Clean Government untuk mendorong kinerja organisasi yang berkelanjutan dengan implementasi SIKENCUR Menata Birokrasi Bebas Korupsi, yang digelar STIE AUB Surakarta diikuti sekitar 500 peserta mahasiswa pascasarjana.

Namun, lanjut Cris, jika pemerintah menginginkan timbul efek jera, maka keputusan berani semacam ini perlu diambil.

“Namun tentu dengan proses yang adil dan tepat sasaran,” tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, di Indonesia, banyak faktor non teknis penyebab terjadinya korupsi, salah satunya adalah budaya saling memberi hadiah, dalam arti semacam tanda terima kasih, tanda jasa atau semacamnya yang kemudian meluas dan seolah menjadi sebuah kewajaran.

Hingga kita tidak merasa aneh jika melihat di segala bidang, baik pemerintah maupun perusahaan terutama dalam ranah birokrasi praktik bersalaman dengan uang pelicin sangat lumrah dilakukan, padahal itu tergolong ke dalam korupsi.

Oleh karena itu, kata Cris, jika semua instansi sudah sadar betul pentingnya mekanisme Sikencur, maka diharapkan korupsi bisa diminimalisasi dengan tindakan preventif.

“Karena sejatinya penanganan korupsi setelah terjadinya kasus dan ketika sang koruptor berhasil dihukum setimpalpun, itu tetap saja bukan prestasi yang harus dibanggakan,” ujarnya.

Cris mengatakan, istilah Sikencur diadaptasi dari sistem yang telah berjalan di negara-negara lain yang biasanya menggunakan istilah-istilah Fraud Control Plan, Australian National Audit Office Fraud Control Strategies, dan lain-lain.

Tujuan penerapan Sikencur, menurut Irjen Kementerian Perhubungan, ialah menyediakan instrumen yang efeftif dan cara penanganan yang sistematis dalam pencegahan korupsi.

Pada kesempatan itu, Ketua STIE AUB Surakarta Dr. Agus Utomo mengatakan, dengan mempelajari Sikencur, paling tidak, bisa terhindari dari jalan-jalan pintas yang tidak terdeteksi dari sistem.

“Saya yakin, manakala ini menjadi komitmen yang baik bagi mereka yang utamanya berada pada tahapan birokras, mudah-mudahan bisa terhindar dari tindakan korupsi,” ujarnya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge