0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KPK Segel Rumdin Sekda Dumai

Komisi Pemberantasa Korupsi (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah Dinas (rumdin) Sekda Kota Dumai Provinsi Riau, M Nasir, Rabu (9/8). Penyegelan terkait kasus korupsi proyek jalan lingkar di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis.

“Dalam penyegelan di rumah itu, tim KPK yang berkoordinasi dengan kita mendapat pengawalan dari 10 personel kepolisian yang kami kerahkan,” ujar Kapolres Dumai AKBP Donal Happy Ginting, Kamis (10/8).

‎KPK melakukan penyegelan sekitar selama satu jam. Anggota Polres Dumai yang ikut mengawal jalannya penyegelan itu disertakan dengan senjata lengkap.

Selain M Nasir, KPK juga menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni seorang kontraktor ternama, Hobby Siregar (HS). ‎Saat kasus ini terjadi, Pemkab Bengkalis dipimpin Bupati Herliyan Saleh, yang kini berada di dalam penjara karena kasus korupsi dana bantuan sosial Bengkalis.

Menurut Wakil Ketua KPK Suat Situmorang, kasus yang menjerat kedua tersangka ini terjadi pada ‎pelaksana proyek Jalan Lingkar Rupat-Batu Panjang di Desa Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis sepanjang 51 kilometer dengan nilai mencapai sekitar Rp 500 miliar.

“Tersangka atas nama HS dan MN. Penggeledahan dilakukan penyidik di luar kota (Dumai),” ujar Saut.

Hobby Siregar merupakan Direktur PT Nawatindo yang memenangkan paket proyek tersebut yang dikenal dengan nama Hobby Siregar. Ketika proyek itu berjalan, Hobby Siregar diduga bekerja sama dengan Kadis PU Bengkalis M Nasir untuk menjalankan proyek jalan di Rupat.

Saat ini, Muhammad Nasir menjabat sebagai Sekda Kota Dumai. Bahkan, Nasir batal berangkat haji ke Arab Saudi tahun 2017 ini lantaran dicekal KPK. Imigrasi Batam tidak mengizinkan Nasir ikut bersama rombongan jamaah calon haji lainnya.

Penyidik KPK sejak Senin 7 Agustus 2017 kemarin telah melakukan penggeledahan di rumah mertua Muhammad Nasir di Jalan Jati Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Pada 11 November, KPK sempat memeriksa Nasir di Mapolres Bengkalis sebagai saksi kasus proyek Multi Years jalan Lingkar Batu Panjang di Rupat itu. Kemudian pada 21 Juli 2017, ‎KPK meminta Dirjen Imigrasi mencegah Nasir untuk tidak bepergian ke luar negeri.

[msh]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge