0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pansus KPK Pertanyakan Keberadaan Safe House

Komisi Pemberantasa Korupsi (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Keberadaan safe house milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai reaksi. Pansus angket KPK menilai safe house tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

“Yang ada adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi itu tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti polri, KPK dan kejaksaan. Dia ini adalah berdiri sendiri,” kata Wakil Ketua Pansus angket KPK, Taufiqulhadi, Rabu (9/8).

Menurut dia, pembentukan safe house melanggar aturan dan ilegal. Sebab, masalah perlindungan saksi dan korban berada di bawah wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Kalau ada lembaga mendirikan itu adalah pelanggaran dan dari mana dasar hukumnya saya ingin tanyakan. Karena itu adalah sudah tidak benar kalau mereka ingin melindungi. Persoalannya adalah harus dikoordinasikan dengan LPSK,” tegasnya.

Politikus NasDem itu menilai safe house KPK lebih layak disebut sebagai rumah sekap. Hal itu merujuk pada pernyataan saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa di hadapan Pansus Angket DPR beberapa waktu lalu.

Niko menyebut, safe house milik KPK tidak layak huni. Dia menyebut tempat itu lebih cocok dinamakan rumah sekap.

“Penyekapan. Karena tidak ada safe house itu. Mana ada safe house. Kan enggak ada dalam UU. UU mana yang membenarkan dia boleh menggunakan nama safe house. UU mana yang memperbolehkan dia membuat tempat perlindungan sendiri,” ujarnya.

Dia menganggap KPK telah melakukan kebohongan dengan adanya safe house tersebut. Pihaknya berniat melaporkan masalah ini ke polisi.

“Jadi kalau mereka mengatakan safe house adalah bohong, itu harus kita laporkan kepada polisi. Melakukan pembohongan. Kunjungan persoalan lain. Safe house itu saya katakan tidak ada UU,” tandasnya.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge