0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ribuan Guru Honorer Makin Nelangsa, Ini Gara-Garanya

Bupati Juliyatmono berada di tengah-tengah guru SMP (dok.timlo.net/raymond)

Karanganyar — Honor guru non ASN bersumber APBD kabupaten masih sekadar wacana. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar terkendala regulasi pengalokasian dana APBD ke belanja tersebut.

“Mereka (guru honorer) bukan pegawai kita (Pemda). Namun orang yang dipekerjakan lembaga atau instansi untuk mengajar di sekolah. Honornya juga sesuai kemampuan sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Tarsa, Selasa (8/8).

Dijelaskan, Pemda tidak dibenarkan mengangkat guru honorer menjadi ASN tanpa rekrutmen CPNS, apalagi memberinya status pegawai daerah. Hal itulah yang menyulitkannya mengalokasikan anggaran. 

Selama ini, guru honorer mendapat status mengajar dari sekolah maupun yayasan. Mereka diupah berdasarkan jam mengajar atau sesuai kebijakan pemberi kerja. Mayoritas di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Di Karanganyar, ia memprediksi jumlahnya 2.000-an orang yang tersebar di sekolah negeri maupun swasta.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge