0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

TimloMagz

Tak Formal Bukan Berarti Tak Andal

()

Timlo.net – Pendidikan non-formal. Belakangan, istilah itu makin sering muncul di pemberitaan. Padahal seharusnya metode pendidikan itu sebenarnya sudah dikenal sejak awal sejarah bangsa kita. Sebelum era politik etik di awal Abad 19, bisa dibilang semua lembaga pendidikan di Nusantara mempraktikkan prinsip-prinsip pendidikan non-formal.

Seseorang yang ingin menguasai satu keahlian biasanya akan berguru kepada seorang yang dianggap ahli di bidangnya atau dikenal dengan istilah nyantrik atau magang. Pelajaran yang disampaikan sepenuhnya tergantung kepada sang ahli. Tidak ada standar baku.

Pendidikan formal mulai dikenal sejak Era Politik Etis yang dicanangkan Ratu Wilhemina tahun 1901. Masyarakat perlahan tapi pasti bergeser dari pendidikan tradisional yang cenderung non-formal ke sekolah-sekolah yang didirikan Belanda yang menerapkan standar kurikulum yang cenderung akademis.

Selama bertahun-tahun, pendidikan non-formal tetap hidup meski tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pendidikan non-formal mulai mendapat perhatian pada tahun 2003 dengan adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Non-Formal No 20 tahun 2003. Maju ke tahun 2015, perhatian kepada pendidikan yang umumya diprakarsai masyarakat ini terus bertambah dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal (BANPNF).

“Pemerintah menyadari bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi. Kalau tidak disiapkan bisa jadi bencana,” kata Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr Joko Nurkamto kepada TimloMagz baru-baru ini.

Tak bisa dipungkiri, lulusan pendidikan formal di Indonesia belum siap kerja. Sejak Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi, bekal keahlian yang diberikan sangat minim. Pendidikan formal lebih menekankan kepada aspek akademis sehingga keahlian peserta didik dikesampingkan.

Hal ini bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang diterapkan di berbagai negara lain. Joko mencontohkan di Singapura, pendidikan benar-benar menekankan aspek keahlian. Bahkan di ijazah yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan keahlian yang dimiliki pemegang ijazah.

“Di sana nilai tidak dilihat. Bahkan pengajar pun harus berpengalaman kerja di bidangnya minimal lima tahun,” kata dia.

Dengan kondisi tersebut, Joko memandang pendidikan formal saat ini dipandang sangat penting. Terutama untuk pelengkap pendidikan formal yang cenderung teoritis dan akademis. Bahkan, menurutnya, tak menutup kemungkinan ijazah pendidikan non-formal akan lebih dihargai di luar negeri daripaa ijazah perguruan tinggi.

“Karena di ijazah kursus kan ada keahlian apa yang dimiliki si pemegang ijazah,” kata dia.

Dari sisi bisnis, pendidikan non-formal juga cukup menjanjikan. Hanya saja, Joko memandang, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang bisa bertahan hanyalah LKP yang berkualitas. Yang menawarkan keahlian yang tidak bisa dipelajari di lembaga pendidikan formal. Apalagi, akhir-akhir ini banyak keahlian yang diajarkan di sekolah formal seperti komputer, Bahasa Inggris Dasar, serta keahlian lainnya yang bisa diajarkan melalui ekstra kurikuler.

Potensi bisnis pendidikan non-formal pun sangat menggiurkan. Program kursus Bahasa Inggris untuk kepentingan akademi (English for Academic Purposes) misalnya. Joko pernah mengikuti kursus tersebut di salah satu LKP di Solo. Dia harus merogoh kocek hingga Rp 24 Juta untuk 12 kali tatap muka. Cukup besar bukan?

“Saya profesor. Bahasa Inggris Itu (English for Academic Purposes) tidak akan diajarkan di sekolah mana pun,” kata dia.

Tak heran, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pun mengakui, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan LKP di Kota Bengawan cukup menggembirakan. Saat ini, jumlah LKP di Solo mencapai 72 lembaga. Jenis keahlian yang diajarkan didominasi keahlian komputer dan Bahasa Inggris. Meski ada keahlian lain seperti massage dan perhotelan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari.

Lembaga-lembaga yang beroperasi di Solo pun kian intens berkoordinasi dengan Pemerintah. Terlebih dalam tiga tahun terakhir Pemkot rutin menggelar pameran LKP di tempat-tempat bergengsi seperti mall dan hotel.

“Teman-teman (LKP) rutin koordinasi dengan kita. Apalagi akhir-akhir ini kita juga memberi perhatian serius kepada mereka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Etty Retnowati.

Tak hanya mempromosikan LKP melalui pameran, pemerintah juga memfasilitasi akreditasi LKP. Lulusan LKP pun sejak tahun lalu diwajibkan menjalani uji kimpetensi.

Uji kompetensi ini penting untuk menjamin kualitas lulusan LKP di Solo. Sertifikan hasil uji komptensi itu pun diakui di tingkat nasional.

“Jadi bisa digunakan untuk melamar karena yang menerbitkan benar-benar lembaga yang ditunjuk atau diakui pemerintah,” kata Etty.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge