0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Seragam Batik Parang Sukowati Kehabisan Stok

Salah satu ASN memilih kain batik Parang Sukowati di Galeri Batik  PT Gantrade (dok.timlo.net/agung widodo)
Sragen — Batik dengan motif Parang Sukowati telah ditetapkan sebagai salah seragam yang wajib dipakai seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sragen yang jumlahnya mencapai 12.000. Namun ketersediaan batik tersebut ternyata belum mencukupi untuk memenuhi keseluruhan jumlah ASN yang ada.
“Memang kami sementara hanya bisa menyediakan sekitar 8000 potong kain batik. Jadi bahannya masih terbatas,” kata Plt Direktur PT Gantrade, Sunindar, belum lama ini.
Sunendar menyampaikan, pihaknya sudah memesan sebanyak 10.000 potong. Namun sebanyak 2000 potong cetakannya kurang cerah, sehingga yang ada hanya 8000 kain batik dan itu sudah stoknya sudah habis.
Namun demikian sisa 2000 itu tetap dijual dengan harga lebih murah dengan sistem diskon atau seharga Rp 125.000 dari harga sebenarnya Rp 135.000. Untuk mencukupi kebutuhan ASN yang ada, pihaknya sudah memesan lagi kain batik untuk mengganti kain yang cetakannya jelek tersebut.
Sunindar mengatakan untuk pengadaan batik Parang Sukowati menjadi kewenangan PT Gentrade sebagai pemegang hak paten. Dia mengakui memang hanya ada satu UKM di Desa Pilang, Kecamatan Masaran yang dipercaya untuk memproduksi batik Parang Sukowati tersebut.
“Memang hanya ada satu UKM yang diberi kewenangan untuk memproduksi batik parang. Tapi satu UKM itu hanya induk, dia membawahi beberapa UKM lainnya. Jadi tidak dimonopoli satu UKM,” terangnya.
Sunindar menambahkan, batik Parang Sukowati merupakan salah satu pemenang lomba batik yang digelar dalam rangka Hari Jadi Sragen ke-271. Kendati bukan juara I, namun batik ini yang akhirnya dipakai untuk seragam ASN.
Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Faturrohman, menyayangkan kalau produksi batik Parang Sukowati hanya diserahkan pada satu UKM. Pasalnya Sragen adalah gudangnya pengrajin batik, sehingga tidak dimonopoli UKM tertentu saja.
“Kalau hanya satu UKM berarti khan monopoli. Coba kalau diserahkan ke banyak UKM, pasti tidak akan kehabisan stok seperti saat ini,” tandas Fatur.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge