0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terkendala Biaya, Baru Segelintir Pasar Rakyat Penuhi SNI

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Chandrini Mestika Dewi di sela kunjungannya ke Balaikota Solo, Rabu (2/8) (timlo.net/ichsan rosyid)

Solo — Dari 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia, baru 10 pasar yang memegang sertifikat Standar Nasional Indonesa (SNI). Sembilan di antaranya di Jakarta, satu di Depok Jawa Barat, satu lagi di Temanggung Jawa Tengah. Masalah biaya diakui menjadi penyebab terbesar minimnya sertifikat yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pasar tradisional atau kini disebut dengan pasar rakyat.

“Kendalanya paling banyak di biaya. Terutama biaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan,” kata Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Chandrini Mestika Dewi di sela kunjungannya ke Balaikota Solo, Rabu (2/8).

Diakui, banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat mengantongi sertifikat SNI. Dari aspek teknis saja ada 13 aspek penilaian yaitu ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, Elemen bangunan, Keselamatan dalam bangunan, pencahayaan sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan sarana telekomunikasi. Belum lagi persyaratan umum dan standar pengelolaan yang harus dipenuhi. Hal ini ditengarai menjadi penyebab minimnya pasar yang sudah bersertifikat.

Terlebih lagi, SNI 8152:2015 yang mengatur tentang standard pasar rakyat baru terbit dua tahun lalu. Hampir semua pasar yang dibangun sebelum SNI pasar rakyat itu terbit yang belum memenuhi standar. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berlaku 5 Juni 2017 memang diatur bahwa pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat harus mengacu kepada SNI pasar rakyat. Namun Permendag tersebut tidak mengharuskan pembangunan pasar baru maupun revitalisasi pasar lama dikerjakan sesuai standar.

“Jadi tergantung kesadaran pemerintah daerah masing-masing. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi standar,” kata dia.

Chandrini mengakui tak mudah mendorong pemda agar memenuhi standar apalagi mensertifikasi pasar rakyat. Padahal sertifikasi tersebut penting demi kenyamanan konsumen dan kelangsungan pasar itu sendiri.

“Memang tidak mudah mendorong agar pasar rakyat bisa berstandar SNI. Salah satu faktor utamanya kualitas SDM (Sumber DAya Manusia),” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge