0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Koordinator Kejati Sulsel Raih Doktor ke-289 UNS

Supriyanto saat mempertahankan disertasinya di depan Dewan Penguji (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Supriyanto SH MH berhasil meraih gelar Doktor ke-289 Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia juga tercatat sebagai Doktor Ilmu Hukum UNS ke 55.

“Pemerintah perlu melakukan kebijakan legislasi yaitu amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) terhadap subsansi pengertian keuangan Negara yang mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara,” ungkap Supriyanto saat mempertahankan disertasinya di depan Dewan Penguji yang dipimpin Prof Drs Sutarno MSc PhD, di ruang Senat UNS, Solo, Rabu (2/8).

Disertasi yang dipertahankan Supriyanto berjudul Reformulasi Pengertian Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penelitiannya, kata Supriyanto, menghasilkan temuan, pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multi tafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga dalam penerapan menimbulkan banyak problematika dan hambatan.

“Oleh karena itu perlu formulasi baru yang tepat mengenai pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK,” ujarnya.

Supriyanto mengatakan, untuk kejelasan dan kepastian maka pengertian keuangan negara mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, sedangkan pengertian perekonomian negara mengacu pada sistem perekonomian Indonesia yaitu system ekonomi Pancasila dan demokrasi ekonomi yang dijiwai pada Pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, lanjunya, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seyogyanya bukan merupakan unsur yang wajib dibuktikan dalam UUPTPK sebagaimana UNCAC-2003, namun sebagai pertimbangan untuk memperberat pemidanaan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge