0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Diminta Tata Ulang Dana Haji

Pakar Ekonomi UNS, Lukman Hakim (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo  — Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim menyatakan, pemerintah perlu melakukan langkah terkait dana haji. Salah satunya, perlu adanya penataan ulang dana haji yang dibayarkan dengan akad yang jelas.

“Selama ini dana awal yang disetorkan oleh jamaah calon haji Indonesia hanya sebagai titipan, bukan berupa tabungan,” jelas Lukman Hakim kepada wartawan di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS, Selasa (1/8).

Lukman mengatakan, dana awal haji sebesar Rp 25 juta yang disetorkan para jamaah calon haji Indonesia hanya dikatakan sebagai titipan, sehingga tidak mendapatkan bagi hasil termasuk tidak mengetahui bagaimana penggunaannya. Sebagai uang titipan yang mengendap bertahun-tahun hingga tahun antrian pemberangkatan.

Karena titipan, kata Lukman, maka posisi dana haji sekarang ini  tidak bisa diperlakukan seperti halnya tabungan. “Artinya kita bayar Rp 25 juta nanti sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun tetap Rp 25 juta.  Sehingga ketika ongkos naik haji (ONH) sebesar Rp 30 juta, kita harus menambah bayaran  Rp 5 juta lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Lukman, pemerintah perlu melakukan penataan terkait Dana Haji yang dibayarkan menjadi tabungan haji, apalagi jika akan meminjamkan untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk sistem yang dipakai juga harus dirombak dan bagi hasilnya diberikan.

“Artinya akad harus jelas, bahkan diperjelas,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge