0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ada Apa dengan Tim Lima Keraton?

Ratusan Abdi Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melakukan ritual Malem Selikuran (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo – Rekonsiliasi konflik Keraton Surakarta yang digawangi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden agaknya belum sepenuhnya tuntas. Dugaan perpecahan di internal Pancanarendra alias Tim Lima mulai tampak tak lama setelah tim bentukan Pakubuwana XIII Hangabehi itu berhasil menguasai Keraton Surakarta.

Sinyal ketidakharmonisan internal Pancanarendra mulai muncul sejak Tingalan Jumenengan Dalem Pakubuwana XIII Hangabehi, 22 April lalu. Saat itu, kuasa hukum Pakubuwana XIII, Ferry Firman Nurwahyu ingin membacakan maklumat yang dibuat oleh sang raja.

Sedianya, maklumat itu dibacakan usai pertunjukan tari Bedhaya Ketawang. Tanpa sebab yang jelas, anggota Pancanarendra Bidang Eksternal, KGPH Tedjowulan melarangnya.

“Sebenarnya Tedjowulan punya kepentingan apa? Kok saya dilarang membaca maklumat,” tanya Ferry kepada wartawan waktu itu.

Ia menganggap aneh larangan Tedjowulan. Ferry merasa tidak ada yang salah dengan maklumat tersebut. Isinya hanya seputar penegasan dukungan Keraton Surakarta terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Di bagian akhir disinggung sedikit tentang posisi Keraton di era global. Maklumat yang dicetak di atas kertas warna krem itu pun ditandatangani langsung oleh Sang Raja lengkap dengan stempel resmi Keraton Surakarta.

Tak mau menimbulkan masalah, Ferry mengurungkan agenda yang sudah direncanakan sejak awal persiapan Tingalan Jumenengan itu.

“Padahal ini dhawuh (perintah) langsung dari Sinuhun,” kata dia.

Sinyal perpecahan makin jelas saat Ketua Satgas Pancanarendra, KGPH Benowo dikagetkan dengan dibangunnya 42 kios baru di Kawasan Keraton. Tepatnya di Pasar Arcade Cinderamata di sudut Barat Laut Alun-alun Utara.

Awalnya Benowo menduga kios tersebut dibangun oleh Dinas Perdagangan Kota Solo. Setelah bertanya kepada Pemerintah Kota Solo, ternyata pembangunan kios bukan kerjaan pemerintah.

Saat Timlo.net bertanya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Subagyo, ia tidak memberi keterangan jelas tentang pembangunan kios. Ia hanya mengatakan kios tersebut dibangun atas inisiatif dan biaya sejumlah pedagang yang belum memiliki kios.

Tak puas, Timlo.net pun menanyakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan IMB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTMPTSP). Kepala DPTMPTSP, Toto Amanto memastikan IMB 42 kios tersebut diterbitkan tahun 2014 atas nama KGPH Tedjowulan.

Benowo justru terkejut saat dikonfirmasi Timlo.net. Ia memastikan 42 kios itu dibangun tanpa sepengetahuan apalagi seizin Pakubuwana XIII sebagai raja.

Selanjutnya, ia menuding Tedjowulan bermain di belakang pembangunan kios misterius itu. Benowo terdengar kesal mengetahui bahwa Tedjowulan membangun kios tanpa izin. Menurutnya, Tedjowulan tidak berhak membangun di wilayah Keraton tanpa izin dari Pakubuwana XIII meski dia menyandang status sebagai wakil raja.

“Kalau IMB-nya atas nama itu, ya berarti dia yang membangun. Bukan orang lain,” cetusnya.

Di lain pihak, Tedjowulan sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi. Nomor teleponnya tidak aktif saat Timlo.net mencoba menghubungi.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge