0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kebijakan Gubernur Tentang Siswa Gakin Picu Masalah di Sekolah

PPDB SMA, pendaftar melakukan pemberkasan (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Siswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan masalah baru bagi pihak sekolah. Gubernur Jawa Tengah menetapkan kuota minimal 20 persen untuk siswa gakin tanpa memberi batas maksimal. Hal ini menyulitkan sekolah dalam hal pembiayaan.

“Kita mengatur biayanya susah. Karena biaya pendidikan siswa gakin akan dibebankan kepada siswa reguler,” kata Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta, Thoyyibun, Kamis (15/6).

Tanpa pembatasan, siswa gakin yang mendaftar di sekolah favorit membludak. SMAN 4 misalnya, tercatat siswa gakin yang mendaftar mencapai 27 persen dari daya tampung siswa baru. Setara 96 siswa. Semakin banyak siswa gakin yang mendaftar, beban biaya yang harus ditanggung siswa reguler dipastikan meningkat.

“Siswa gakin kan tidak membayar sepeser pun. Kalau misal kita terima ratusan siswa gakin, nanti pembiayaannya bagaimana ini yang belum jelas,” kata dia.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jateng No 9 tahun 2017 itu juga menimbulkan masalah pemerataan siswa gakin. Mereka mendapat tambahan nilai 2 poin bila tinggal satu rayon dengan sekolah tujuan. Hal ini berakibat kepada timpangnya siswa gakin yang masuk ke SMA. SMA yang dianggap favorit mendapat limpahan siswa gakin lebih besar dibanding sekolah-sekolah yang kurang populer.

“SMA 5 dapat 105 siswa gakin. SMA 4 dapat 96. Padahal SMA 8 cuma 8 siswa,” rincinya.

Terpisah, Sekretaris PPBD di SMAN 4, Nanang Inwanto mengakui kebijakan tersebut cenderung menyulitkan siswa reguler. Mereka tidak bisa mendapat kepastian jumlah kuota yang tersedia untuk mereka.

“Kuota untuk yang non-gakin jadi tidak tentu karena siswa gakin tidak dibatasi,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge